Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 156
Judul Kalang Kabut Kebut RPP
Nama Media Gatra
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg46&47&48&49
Jurnalis aditya kirana
Tanggal 2021-02-19 11:12:00
Ukuran 1119x791mmk
Warna Warna
AD Value Rp 280.000.000
News Value Rp 1.400.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Perekonomian) Seluruh materi sudah
dibahas baik antar-kementerian maupun dengan para pemangku kepentingan
negative - Nirmala Chandra Kirana Motik (ahli hukum kemaritiman) Agen kapal nasional
mengurus kepentingan operasional sesuai kapasitas dan keahlianya. Sementara itu, perusahaan
angkutan laut nasional melakukan kegiatan keagenan selain untuk pengurusan kepentingan
operasional juga untuk kepentingan komersial kapal
neutral - Ningrum Natasya Sirait (guru besar hukum persaingan usaha Universitas Sumatera
Utara (USU)) Kita belum sampai pada level playing field yang sama, baik dari sisi modal, teknologi
maupun skill-nya
positive - Andi Hartono (Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan) Artinya, semua pelaku usaha dilindungi
negative - Andi Hartono (Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan) Kontroversi itu muncul sebagai akibat dari diberlakukannya suatu ketentuan
peraturan per-undang-undangan. (Jika) adanya ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Misalnya di Bekasi, itu
sudah 4,6 juta. Kalau RPP Pengupahan ini diterapkan, maka akan bisa disesuaikan konsumsi
masyarakat rata-rata. Nanti dihitung, nilainya bisa saja dari 4,5 juta jadi 4,2 juta per bulan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kondisi kabupaten yang
satu dengan kabupaten lain kan harus dipikirkan. Bagaimana untuk mendukung daya beli pekerja
dan keluarganya. Ini yang belum diakomodir dalam RPP Pengupahan ini
negative - Gatra (Sekretaris Menko Perekonomian) Sejauh ini, proses-proses itu menunjukkan
pembuat undang-undang ini terburu-buru. Untuk membuat RPP akhirnya kacau. Tidak sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
negative - Feri Amsari (Pakar hukum tata negara Universitas Andalas) Represif dalam arti abai
terhadap kehendak publik. Itu sudah terlihat dalam undang-undang maupun contoh RPP yang
sudah dibahas, disahkan, atau didiskusikan
155