Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Pemerintah telah mengundangkan semua aturan pelaksanaan untuk menjalankan UU Cipta
Kerja. Beberapa di antaranya menuai polemik. Publik menilai pemerintah terburu-buru
mengesahkan semua Rancangan Peraturan Pemerintah. Namun, Menteri Tenaga Kerja, Ida
Fauziyah, mengatakan bahwa pembahasan semua RPP di lingkup kementeriannya sudah melalui
jalur tripartit. Artinya, pihak buruh pun diikutsertakan dalam pembuatan aturan ini. Ida juga
mengungkapkan, semua RPP yang dibuat Kemnaker sudah ditautkan dalam situs https:// uu-
ciptakerja.go.id. Sayangnya, RPP tentang Pengupahan belum terlihat di situs tersebut.

KALANG KABUT KEBUT RPP

Pemerintah telah mengundangkan semua aturan pelaksanaan untuk menjalankan UU Cipta
Kerja. Beberapa di antaranya menuai polemik. Publik menilai pemerintah terburu-buru
mengesahkan semua Rancangan Peraturan Pemerintah.

Sudah tiga bulan Presiden Joko Widodo menandatangani aturan sapu jagat UU Cipta Kerja
(UUCK). Dalam aturan mainnya, tiap undang-undang akan dibekali dengan petunjuk
pelaksanaan. Biasanya, petunjuk ini berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan
Presiden (Perpres). Dalam kasus UU Cipta Kerja, di Pasal 185 sudah tertulis jelas bahwa
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) harus
rampung tiga bulan setelah disahkan. Itu artinya, tenggat waktu pengesahan tiap RPP dan
RPerpres jatuh pada 7 Februari 2021.

Untuk menjalankan UU Cipta Kerja, pemerintah perlu membuat 52 aturan yang terdiri dari 45
RPP dan lima RPerpres. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kabarnya
sudah menyetor semua aturan pelaksanaan, yang merupakan buntut ornntbus law ini, ke
Presiden Joko wi sejak awal Februari lalu.
Namun hingga Selasa sore, 16 Februari lalu, dalam catatan Kementerian Koordinasi Bidang
Perekonomian, baru dua PP yang diundangkan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga
Pengelola Investasi. Selang beberapa jam kemudian, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,
mengirimkan keterangan pers bahwa semua aturan pelaksanaan telah diundangkan dan masuk
lembaran negara. Itu artinya, ada 50 aturan yang terdiri dari 45 RPP dan lima RPerpres yang
dikebut dalam satu malam saja.

Menurut Sekretaris Kementerian Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, pada 29 Januari dan 2
Februari pihaknya sudah mengirimkan semua RPP ke Kementerian Sekretariat Negara. "Seluruh
materi sudah dibahas baik antar-kementerian maupun dengan para pemangku kepentingan,"
ujarnya kepada Gatra.

Menurut Susiwijono, pihaknya membuat Tim Serap Aspirasi (TSA) yang fungsinya
mengumpulkan semua masukan publik. Hingga 31 Januari lalu, ada 238 aspirasi yang

terkait dengan 39 aturan pelaksanaan. "Rincian poin sebanyak 2.585 poin. Aspirasi berasal dari
individu, perusahaan, perkumpulan usaha, UMKM, profesi, LSM, dan universitas," ia
menjelaskan.

Dengan banyaknya aspirasi dan masukan, aturan pelaksanaan UUCK semestinya bisa lebih
komprehensif. Namun yang terjadi, sejak masih dalam tahap rancangan, sejumlah RPP yang
menyulut kontroversi. Dalam catatan Gatra, sekurangnya ada tiga RPP yang membuat cemas
sebagian

156