Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 35

Judul               Jokowi Teken Perpres, Atur Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2021/02/21/20023021/jokowi-
                                    teken-perpres-atur-formulasi-penetapan-upah-minimum-buruh
                Jurnalis            Fitria Chusna Farisa
                Tanggal             2021-02-21 20:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              itu  diteken  Jokowi  pada  2  Februari  2021.  Dilihat  dari  salinan  dokumen  PP  yang  diunduh
              Kompas.com  melalui  JDIH  Kementerian  Sekretariat  Negara,  ketentuan  tersebut  di  antaranya
              mengatur tentang upah minimum pekerja/ buruh.


              JOKOWI TEKEN PERPRES, ATUR FORMULASI PENETAPAN UPAH MINIMUM BURUH

              JAKARTA, - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan.

              Aturan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  itu  diteken
              Jokowi pada 2 Februari 2021.
              Dilihat  dari  salinan  dokumen  PP  yang  diunduh  Kompas.com  melalui  JDIH  Kementerian
              Sekretariat Negara, ketentuan tersebut di antaranya mengatur tentang upah minimum pekerja/
              buruh.

              "Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota
              dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021.

              Pada Pasal 25 Ayat (2) PP tersebut dikatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan
              kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

              Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli,
              tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
              Sementara  itu,  syarat  tertentu  pada  upah  minimum  kabupaten/kota  meliputi  pertumbuhan
              ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.





                                                           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40