Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 37

Judul               3 Perbedaan Aturan Pengupahan Baru dengan yang Lama
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5396397/3-perbedaan-
                                    aturan-pengupahan-baru-dengan-yang-lama
                Jurnalis            Trio Hamdani
                Tanggal             2021-02-21 19:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Terdapat  perubahan  formula  penghitungan  upah  minimum  untuk  buruh  dalam  Peraturan
              Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dibandingkan  PP  78/2015  tentang
              Pengupahan. PP 36/2021 resmi diundangkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
              pada  2  Februari  2021.  Berikut  perbandingannya  dengan  PP  78/2015:  Mengutip  pasal  25  PP
              36/2021,  (1)  upah  minimum  terdiri  atas:  a.  Upah  minimum  provinsi;  b.  Upah  minimum
              kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi
              ekonomi dan ketenagakerjaan.



              3 PERBEDAAN ATURAN PENGUPAHAN BARU DENGAN YANG LAMA

              Terdapat  perubahan  formula  penghitungan  upah  minimum  untuk  buruh  dalam  Peraturan
              Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dibandingkan  PP  78/2015  tentang
              Pengupahan.

              PP  36/2021  resmi  diundangkan  dan  disahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  pada  2
              Februari 2021. Berikut perbandingannya dengan PP 78/2015: Mengutip pasal 25 PP 36/2021,
              (1) upah minimum terdiri atas: a. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota
              dengan syarat tertentu.

              Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi
              ekonomi  dan  ketenagakerjaan  yang  dimaksud  meliputi  variabel  paritas  daya  beli,  tingkat
              penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

              Sedangkan  upah  minimum  kabupaten/kota  terdapat  syarat  tertentu  meliputi  pertumbuhan
              ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

              "Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
              median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi pasal
              25 ayat 5.




                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42