Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 36

"Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
              median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi Pasal
              25 Ayat (5).

              Pada Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 dikatakan bahwa penyesuaian nilai upah minimum
              dilakukan setiap tahun dan ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas
              bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

              Sebelum PP ini terbit, ketentuan tentang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
              78 Tahun 2015.

              Jika  dalam  PP  terbaru  upah  minimum  ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan
              ketenagakerjaan,  dalam  PP  yang  lama  penetapan  upah  minimum  dilakukan  setiap  tahun
              berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
              ekonomi.

              Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 43. Adapun kebutuhan hidup layak yang dimaksud
              merujuk pada standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara
              fisik untuk kebutuhan 1 bulan.

              Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen. Komponen sendiri terdiri dari beberapa
              jenis kebutuhan hidup.

              Komponen dan jenis kebutuhan hidup ini ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun oleh menteri
              dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

              Kajian  yang  dilakukan  Dewan  Pengupahan  Nasional  menggunakan  data  dan  informasi  yang
              bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

              "Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (6)
              menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan
              pertumbuhan ekonomi," bunyi Pasal 43 Ayat (8) PP Nomor 78 Tahun 2015.





































                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41