Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

Selanjutnya angka penyebutan formula perhitungan upah per jam dapat dilakukan peninjauan
apabila terjadi perubahan median jam kerja buruh/pekerja paruh waktu secara signifikan.
Peninjauan nantinya akan dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh menteri dengan pertimbangan
hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.

Sementara itu, dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungan upah sehari yaitu
perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi dua
puluh lima hari.

Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu upah sebulan dibagi dua
puluh satu. "Penetapan upah dilakukan pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha," dalam pasal 18.

Reporter: Intan Umbari Sumber: Merdeka.com UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020 resmi berlaku sejak diundangkan tanggal 2 November 2020.

Keberadaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditujukan untuk menyediakan seluas-luasnya
lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM),
menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan meningkatkan ekosistem investasi dalam rangka
percepatan proyek strategis nasional.

Sehubungan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga telah menyusun
peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk
menjalankan ketentuan lebih lanjut dari UU Cipta Kerja.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis
yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Kemudian perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan
hidup dan kehutanan; sektor pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan.

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan
Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya
pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia.

"Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara lengkap dapat diakses melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara www.jdih.setneg.go.id,"
ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto.

Berikut Rincian peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja: Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria
Untuk Usaha Mikro dan Kecil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

39