Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 43
Judul Catat Lagi, Rincian 49 Peraturan Pelaksana Omnibus Law UU Cipta
Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4488838/catat-lagi-rincian-49-
peraturan-pelaksana-omnibus-law-uu-cipta-kerja
Jurnalis Athika Rahma
Tanggal 2021-02-21 17:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 resmi berlaku sejak
diundangkan tanggal 2 November 2020. Keberadaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditujukan
untuk menyediakan seluas-luasnya lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha
mikro kecil menengah (UMKM), menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan meningkatkan
ekosistem investasi dalam rangka percepatan proyek strategis nasional. Sehubungan dengan
diterbitkannya UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga telah menyusun peraturan
pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menjalankan
ketentuan lebih lanjut dari UU Cipta Kerja.
CATAT LAGI, RINCIAN 49 PERATURAN PELAKSANA OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA
Jakarta UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 resmi berlaku
sejak diundangkan tanggal 2 November 2020.
Keberadaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditujukan untuk menyediakan seluas-luasnya
lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM),
menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan meningkatkan ekosistem investasi dalam rangka
percepatan proyek strategis nasional.
Sehubungan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga telah menyusun
peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk
menjalankan ketentuan lebih lanjut dari UU Cipta Kerja.
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis
yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang
mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor
pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan.
42
