Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 47
"Formula perhitungan upah per jam yaitu upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126,"
dalam pasal 16.
Selanjutnya angka penyebutan formula perhitungan upah per jam dapat dilakukan peninjauan
apabila terjadi perubahan median jam kerja buruh/pekerja paruh waktu secara signifikan.
Peninjauan nantinya akan dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh menteri dengan pertimbangan
hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.
Sementara itu, dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungan upah sehari yaitu
perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi dua
puluh lima hari. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu upah
sebulan dibagi dua puluh satu. "Penetapan upah dilakukan pengusaha berdasarkan hasil
kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha," dalam pasal 18.
Daftar Aturan Turunan Telah Terbit Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat
Negara, Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja
membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha;
penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor pertanahan; serta sektor
ketenagakerjaan.
Presiden Joko Widodo, kata Eddy, telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang
terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Hal tersebut diharapkan dapat
segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum
kebangkitan Bangsa Indonesia.
"Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara lengkap dapat diakses melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara www.jdih.setneg.go.id,"
ungkap Eddy.
Berikut daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro
dan Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
46
