Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 57

Judul               49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Diundangkan, Ini Rinciannya
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2021/02/21/14592421/49-
                                    peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-diundangkan-ini-rinciannya
                Jurnalis            Fitria Chusna Farisa
                Tanggal             2021-02-21 14:59:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Eddy Cahyono Sugiarto (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat
              Negara) Terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden



              Ringkasan
              Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy
              Cahyono Sugiarto mengatakan, pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan sejumlah peraturan
              pelaksanaan  teknis  yang  antara  lain  meliputi  sektor  penyelenggaraan  perizinan  berusaha
              berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian,
              perpajakan  yang  mendukung  kemudahan  berusaha,  penataan  ruang,  lingkungan  hidup  dan
              kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan.



              49 PERATURAN PELAKSANA UU CIPTA KERJA DIUNDANGKAN, INI RINCIANNYA

              Jakarta,  -  Pemerintah  menerbitkan  49  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              "Terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden," kata Kepala Biro Hubungan
              Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, melalui keterangan tertulis
              yang diterima Kompas.com, Minggu (21/2/2021).

              Eddy mengatakan, pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan
              teknis  yang  antara  lain  meliputi  sektor  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko;
              kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

              Kemudian,  perpajakan  yang  mendukung  kemudahan  berusaha,  penataan  ruang,  lingkungan
              hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan.



                                                           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62