Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 85
pertama sebagai pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan teknis bagi CPMI sebelum
berangkat ke luar negeri.
"Workshop BLK ini kami dedikasikan kepada para CPMI sebagai salah satu perlindungan kepada
mereka," kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/2/2021).
Pernyataan ini disampaikannya dalam sambutan pembukaan Pelatihan Tahap I dan Peresmian
Gedung Workshop Calon Pekerja Migran di BLK Lombok Timur, NTB. Ia mengatakan sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(UU PPMI), salah satu tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kompetisi CPMI adalah
menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui anggaran pelatihan vokasi ini berasal dari
fungsi pendidikan.
"Kenapa kami mulai di Lombok? Karena NTB termasuk provinsi yang menempatkan PMI di luar
negeri paling banyak," katanya lebih lanjut.
Menurutnya pembangunan workshop ini merupakan salah satu program lompatan Kemnaker,
yaitu pengembangan pasar kerja luar negeri. Tujuannya ialah untuk memperluas negara
penempatan PMI dan memfasilitasi pengisian jabatan pada sektor-sektor formal.
"Kita tidak akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, kecuali PMI yang certified dan memiliki
kompetensi kerja," jelasnya.
Ia juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah menghibahkan
lahan untuk perluasan area BLK Lombok Timur. Adapun BLK Lombok Timur memiliki lahan seluas
11,7 hektare dan saat ini Kemnaker kembali menerima hibah lahan dari Pemkab Lombok Timur
seluas 3,5 hektare yang diserahkan Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Hazmi.
"Kami akan jaga amanah ini dengan memperluas kejuruan, di antara yang dibutuhkan adalah
kejuruan pertanian sesuai yang diinginkan Pak Bupati yang mewakili masyarakat Lombok Timur,"
imbuhnya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi upaya Kemnaker yang membangun workshop
pelatihan bagi calon pekerja migran. Ia berharap workshop ini bisa membantu masyarakat
meningkatkan kompetensi serta meminimalkan pekerja migran unprosedural.
"Terobosan Ibu Menteri dengan menghadirkan fasilitas workshop yang luar biasa ini
memungkinan teman-teman yang tertarik untuk bekerja di luar negeri memperoleh kompetensi
atau keahlian yang memadai. Sehingga betul-betul maksimal mereka yang bekerja di luar
negeri," katanya.
Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan selain peresmian workshop bagi CPMI,
dalam kesempatan ini juga dilakukan pembukaan tahap I BLK Lombok Timur. Pelatihan tahap I
terdiri dari 5 paket (80 peserta) dengan durasi 120 jam atau 27 hari dengan kejuruan yang
dibuka adalah perhotelan dan kapal pesiar.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BLK Lombok Timur
dengan Asosiasi Industri di Lombok Timur, serta pengukuhan Forum Komunikasi Lembaga
Pelatihan Kerja Industri (FKLPI) Daerah NTB.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono; Staf Khusus
Menaker, Dita Indah Sari; Staf Khusus Menaker; Hindun Anisah; Staf Khusus Menaker;
Caswiyono Rusdy; dan Kepala BLK Lombok Timur, Sabar.
84
