Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 83
Pembangunan workshop CPMI pertama milik Kemnaker tersebut merupakan salah satu
pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi CPMI sebelum bekerja
ke luar negeri.
Menaker mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggung jawab pemerintah dalam
meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI,
melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
"Kenapa kami mulai di Lombok, karena NTB termasuk provinsi yang menempatkan PMI di luar
negeri paling banyak," kata Menaker Ida.
Pembangunan workshop itu merupakan salah satu pendukung program lompatan Kemnaker,
yaitu pengembangan pasar kerja luar negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas negara
penempatan PMI dan masifikasi pengisian jabatan pada sektor-sektor formal.
"Kita tidak akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, kecuali PMI yang bersertifikasi (certified)
dan memiliki kompetensi kerja," katanya.
Selain itu, Menaker Ida juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur yang telah menghibahkan lahan untuk perluasan area BLK Lombok Timur.
BLK Lombok Timur memiliki lahan seluas 11,7 hektare hasil hibah Pemkab Lombok Timur. Saat
ini, Kemnaker kembali menerima hibah lahan dari Pemkab Lombok Timur seluas 3,5 hektare
yang diserahkan oleh Bupati Lombok Timur M. Sukiman Hazmi.
"Kami akan jaga amanah ini dengan memperluas kejuruan, di antara yang dibutuhkan adalah
kejuruan pertanian sesuai yang diinginkan Pak Bupati yang mewakili masyarakat Lombok Timur,"
ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi upaya Kemnaker yang
membangun workshop pelatihan bagi calon pekerja migran. Ia berharap workshop tersebut
dapat membantu masyarakat meningkatkan kompetensi, serta meminimalkan pekerja migran
non prosedural.
"Terobosan Ibu Menteri dengan menghadirkan fasilitas workshop yang luar biasa ini
memungkinkan teman-teman yang tertarik untuk bekerja di luar negeri memperoleh kompetensi
atau keahlian yang memadai. Sehingga betul-betul maksimal mereka yang bekerja di luar
negeri," kata Gubernur NTB itu.
Adapun Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan bahwa selain peresmian
workshop bagi calon PMI, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembukaan pelatihan
tahap I BLK Lombok Timur. Pelatihan tahap I itu terdiri dari 5 paket yang beranggotakan 80
peserta dengan durasi pelatihan 120 jam atau 27 hari. Adapun, kejuruan yang dibuka adalah
perhotelan dan kapal pesiar.
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BLK Lombok Timur
dengan Asosiasi Industri di Lombok Timur, serta pengukuhan Forum Komunikasi Lembaga
Pelatihan Kerja Industri (FKLPI) Daerah NTB.
82
