Page 16 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 16
kan antara perusahaan dengan (pelanggan), masa perusahaan menumbalkan
pegawainya? enggak boleh itu. Perusahaan kan punya punya pemerintah, artinya
harus ada keterlibatan pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan
mengatakan, perseroan tidak bisa mengandalkan dana dari APBN untuk
membayarkan ganti rugi tersebut.
Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung
jawab negara.
"Enak aja kalo dari APBN ditangkap, enggak boleh," ujar Djoko Rahardjo Abumanan
ketika ditemui di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurut Djoko, APBN itu digunakan untuk investasi, subsidi. Pembayaran ganti rugi
itu menggunakan biaya operasi.
Djoko pun menjelaskan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa
membayarkan ganti rugi kepada pelanggan. Salah satunya dengan cara memangkas
gaji karyawan.
Potong gaji karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus membayarkan
ganti rugi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggannya akibat mati
listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan,
perseroan tidak bisa mengandalkan dana dari APBN untuk membayarkan ganti rugi
tersebut.
Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung
jawab negara.
"Enak aja kalo dari APBN ditangkap, enggak boleh," ujar Djoko Rahardjo Abumanan
ketika ditemui di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurut Djoko, APBN itu digunakan untuk investasi, subsidi. Pembayaran ganti rugi
itu menggunakan biaya operasi.
Djoko pun menjelaskan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa
membayarkan ganti rugi kepada pelanggan.
Salah satunya dengan memangkas gaji karyawan.
Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi
negatif.
"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar dia.
Page 15 of 49.
