Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 19
Meskipun, mereka tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, demi
menyesuaikan kebutuhan biaya operasional perusahaan dengan dana yang ada.
"Nah nyatanya kan subsidinya tidak signifikan, artinya kebijakan politik Pemerintah
itu juga membuat SOP PLN tidak jalan secara utuh. Kan orang enggak banyak tahu
apa yang terjadi pada PLN dengan kebijakan Pemerintah yang populis," ujar
Marwan.
"Kontribusi penguasa itu justru lebih besar kalau saya bilang. Ada oligarki antara
penguasa dengan pengusaha yang tidak bisa dilawan PLN ," tambah dia.
Tanggung jawab Marwan menilai, hal ini terjadi akibat banyak faktor yang satu
sama lain memberi peran sama besarnya.
Oleh karena itu, Marwan menilai bukan hanya karyawan yang semestinya menjadi
tumbal tunggal atas kerugian yang terjadi.
Manajemen PLN dan pemerintah pantas untuk turut bertanggung jawab atas
kerugian yang terjadi.
"Saya tidak setuju jika itu hanya ditanggung oleh (karyawan) PLN . Yang punya
kebijakan (manajemen) dan kekuasaan (Pemerintah) itu harus juga ikut tanggung
jawab, begitu, supaya adil saja," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Serikat Pekerja PLN: Jika Gaji
Karyawan Dipotong, Itu Melanggar Hak Pekerja "" PLN Bakal Pangkas Gaji Karyawan
untuk Bayar Ganti Rugi Mati Listrik " , " Tak Hanya Karyawan, Gaji Direksi PLN Juga
Bakal Dipangkas " , " Soal Wacana Potong Gaji Karyawan PLN, Pemerintah Dinilai
Juga Harus Ikut Tanggung Jawab " dan " Di Australia, Pernah Gratis Listrik Sebulan
Gara-gara Mati Listrik Setengah Hari ".
Page 18 of 49.
