Page 18 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 18

Djoko pun menjelaskan, bukan gaji pokok pegawai yang akan dipangkas, namun
               insentif kesejahteraan.

               "Di pln itu ada married order, kalau kerjanya enggak bagus potong gaji. P2nya
               diperhitugkan. P1 gaji dasar, P2 ini kalo berprestasi dikasih," ujar dia.

               Adapun untuk pembayaran ganti rugi tersebut, perseroan tidak bisa mengandalkan
               dana dari APBN untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Sebab, kejadian tersebut
               merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung jawab negara.

               "Enak aja kalo dari APBN ditangkep, enggak boleh. APBN itu untuk investasi,
               subsidi, itu (pembayaran ganti rugi) operasi," ujar dia.

               Ada Kontribusi Pemerintah Pengamat Energi dari Indonesian Resources Studies
               (Iress) Marwan Batubara menilai, pemotongan gaji karyawan sah-sah saja
               dilakukan.

               "Saya kira sepanjang memang tidak melanggar peraturan, tidak melanggar
               anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, ya boleh-boleh saja sih," ujar
               Marwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019) malam.

               Namun, menurut Marwan, ada konsekuensi yang harus diterima dari penetapan
               kebijakan ini. Misalnya, penolakan karyawan.

               "Oleh sebab itu, kalau nanti karyawannya mau nuntut, bisa saja nuntutnya ke luar.
               'Wah kami kan hanya menjalankan perintah atasan. Atasannya mendapat intervensi
               dari luar, kok kami jadi korban', misalnya," jelas dia.

               Kesalahan berbagai pihak Marwan menilai, blackout yang terjadi 4 Agustus 2019
               terjadi tidak hanya karena kesalahan teknis pegawai PLN di lapangan.

               "Sebetulnya kan kejadian kemarin tidak bisa 100 persen ditimpakan ke karyawan.
               Ada kontribusi manajemen PLN , ada kontribusi pemerintah juga," ucap Marwan.

               Secara singkat, Marwan menjelaskan, blackout terjadi akibat adanya kebijakan
               pemerintah mulai dari larangan menaikkan tarif listrik dan mewajibkan PLN untuk
               menerima pasokan listrik swasta dengan skema take or pay.

               Kebijakan ini kemudian melahirkan beban bagi PLN karena tidak diimbangi dengan
               subsidi yang memadai.

               Akhirnya, Direksi dan Manajerial PLN harus berpikir ulang, bagaimana agar bisa
               tetap memproduksi listrik sesuai kebutuhan di tengah keterbatasan finansial yang
               ada.

               Karyawan, suka tidak suka harus melakukan tugas yang diberikan.




                                                       Page 17 of 49.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23