Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 111
Ringkasan
Setelah reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang
ada, itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Ini yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.
Pendapat itu disampaikan kata Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki Kamar Dagang
Indonesia (KADIN), Ade Sudrajat Usman dalam seminar daring, Rabu (11/11). "Indeks
kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu
bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat," kata dia.
KADIN: HANYA JOKOWI BERANI HADAPI PRO-KONTRA UU CIPTAKER
Setelah reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang
ada, itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Ini yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.
Pendapat itu disampaikan kata Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki Kamar Dagang
Indonesia (KADIN), Ade Sudrajat Usman dalam seminar daring, Rabu (11/11). "Indeks
kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu
bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat," kata dia.
Dalam seminar bertajuk Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan
Kesejahteraan Masyarakat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
diselenggarakan oleh PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade menyampaikan hambatan-
hambatan tersebut sudah disampaikan KADIN kepada pemerintah sejak 2003. Namun, kata dia,
hanya Presiden Joko Widodo yang memiliki keberanian menghadapi pro-kontra seperti saat ini
di tengah masyarakat dalam merespon UU Cipta Kerja.
"Tidak ada presiden yang berani menghadapi pro-kontra seperti yang dihadapi oleh Jokowi saat
ini. Jokowi menghadapi pro-kontra itu dan dia nothing to lose demi Indonesia yang lebih maju
lagi," ujar dia.
Ade pun mencontohkan bagaimana menghambatnya izin usaha di Indonesia selama ini yang
dikeluhkan pelaku usaha, sehingga penciptaan lapangan kerja melambat. "Misalnya, saya mau
investasi di Jawa Timur. Maka saya harus mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di
Jakarta, yang mana prosesnya paling cepat satu hingga dua tahun," ucap dia.
Menurut Ade, proses perizinan yang lama menyebabkan hilangnya calon investor. Terlebih, kata
Ade, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk proses perizinan.
Itu baru perizinan tingkat pusat. Belum melewati rangkaian Peraturan Daerah (Perda) turunan
dari UU terkait. Misal, untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan izin lokasi
sampai urusan administrasi lain yang banyak membutuhkan biaya.
Disahkannya UU Cipta Kerja menurut Ade, sudah memberikan sinyal yang baik bagi harmonisasi
regulasi dan iklim usaha yang lebih kondusif. Meski begitu, masih butuh waktu menunggu aturan
turunan dari UU Cipta Kerja untuk pengimplementasiannya.
110
