Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 112
Juga disahkannya Omnibus Law ini, menjadi penyempurna bagi upaya pemerintah yang selama
ini gencar dalam membangun infrastruktur fisik, demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja. "Pembangunan infrastruktur itu perlu ditunjang oleh iklim usaha yang lebih
kondusif lagi yang berupa kebijakan (UU Cipta Kerja) agar mendorong investasi lebih besar dan
mendukung UMKM sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi," kata dia.
Saat ini, kebutuhan penciptaan lapangan kerja sangat mendesak karena setiap tahun ada sekitar
tiga juta angkatan kerja baru di Indonesia. Kondisi banyaknya angkatan kerja ini tidak bisa
teratasi jika para pelaku usaha terhambat untuk berkembang dan investor angkat kaki ke
Thailand atau lebih memilih negara lain seperti beberapa tahun terakhir.
Adanya UU Cipta Kerja, para investor lebih melirik Indonesia. Selain itu, karena pangsa pasar
dalam negeri jumlahnya besar dan GDP yang mulai naik, memiliki bahan baku yang bisa dijelajahi
menjadi mata rantai supply yang lebih baik.
Menurut dia, Pemerintah memberikan porsi tax holiday untuk investasi di atas satu triliun ke atas
pada industri yang sifatnya hulu, termasuk membenahi regulasi terkait pertanahan. UU Cipta
Kerja meskipun akan lebih membuat Indonesia lebih menarik bagi investor, UU Cipta Kerja tidak
mengurangi hak pekerja secara fundamental.
"UU ini bobotnya berimbang bagi pekerja ataupun pelaku usaha. Bahkan di dalam Omnibus Law
ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan,"
kata dia.
Menurutnya, yang tidak diuntungkan dari pengesahan UU Cipta Kerja ada dua pihak. Pertama,
hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten/Kota mungkin juga Provinsi. Kedua,
adalah serikat pekerja. Sebab, setiap perusahaan boleh menunjuk serikat pekerjanya sendiri-
sendiri.
111
