Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 116
KEMNAKER SEBUT UU CIPTA KERJA DAPAT TINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan,
produktivitas kerja Indonesia dapat ditingkatkan melalui Undang-undang ( UU ) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, UU ini menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang
menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan
dan peningkatan efektivitas birokrasi.
"Jadi sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul
menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya dalam sambutan
pada Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) di Bogor, Jawa Barat, Kamis
(12/11/2020).
Anwar menyebutkan, produktivitas kerja Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen atau
berada di bawah rata-rata Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu sebesar 78,2
persen.
Dari sisi produktivitas ini, Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti
Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80
persen).
Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain yang produktivitasnya di bawah rata-rata ASEAN,
Indonesia masih kalah dari Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).
Untuk itu, dia berharap UU Cipta Kerja mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan sehingga
dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional.
" Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," katanya
seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Selain produktivitas, lanjut Anwar, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyelesaikan tantangan
ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.
"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia, di mana
Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif
atau kerja," sebutnya.
Anwar mengatakan, UU ini dibutuhkan agar dapat memanfaatkan bonus demografi dan
membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Ditambah lagi, lanjutnya, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor
ketenagakerjaan.
Dari data yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang
dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi Covid-19.
"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja,"
tuturnya.
115
