Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 118
KEMNAKER KLAIM UU CIPTA KERJA DONGKRAK PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN.
UU Cipta Kerja diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung
peningkatan produktivitas nasional.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas Indonesia masih
berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN
sebesar 78,2 persen.
Dari sisi produktivitas ini, Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti
Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80
persen).
Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain yang produktivitasnya di bawah rata-rata ASEAN,
Indonesia masih kalah dari Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).
"Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," kata
Sekjen Anwar Sanusi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020).
Sekjen Kemnaker menyatakan, peningkatan produktivitas tersebut dapat diwujudkan karena
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertujuan
menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas
birokrasi.
"Jadi sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul
menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya.
Selain produktivitas, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menyelesaikan tantangan
ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.
" UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana
Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif
atau kerja," kata Sekjen Anwar.
Dikatakan Sekjen Anwar, UU ini ini juga dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi, dan
membantua Indonesia keluar dari jebakan negara berpengasilan menengah.
Ditambah lagi, pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap sektor
ketenagkerjaan. Data yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta
pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi Covid-19.
"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja,"
pungkasnya.
117
