Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

Ketua Bidang Hukum Spirit Onny Assad menyebutkan tak hanya potensi PHK, 2.500 karyawan
juga mengalami pemotongan gaji secara sepihak sejak Juni lalu. Besarannya, 20 persen dari gaji
bagi karyawan bekerja dan 50 persen untuk karyawan yang dirumahkan.

Angka tersebut, katanya, hanya mencakup merek SOGO Indonesia. Ia memperkirakan angka
untuk keseluruhan MAP Group jauh lebih besar.

Ia mengaku diajak bernegosiasi oleh pihak manajemen MAP Group pada Kamis (12/11). Namun,
ia menyebut belum ada hasil pertemuan yang disetujui.

Onny berharap karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mendapatkan sesuai aturan UU Nomor.13/2003 yang normatif dan mengembalikan semua hak
karyawan yang telah dipotong oleh manajemen secara semena-mena yaitu pemotongan gaji
sejak bulan Juni, menghilangkan hak cuti dan tidak memberikan THR," katanya kepada
CNNIndonesia.com, pada Kamis (12/11).

Hingga saat ini, ia bilang pihaknya sedang menunggu tawaran dari manajemen. Ia ingin
manajemen dapat berlaku adil dan mengembalikan hak karyawan yang dipangkas tanpa
persetujuan karyawan dan serikat kerja.

"Kebijakan tersebut melanggar hak asasi karena tidak seizin karyawan dan tidak dibicarakan
dengan serikat," imbuhnya.

Sebelum negosiasi dilakukan, ia bilang manajemen telah menyurati karyawan untuk mengajukan
PHK secara sukarela. Mereka yang secara sukarela meninggalkan perusahaan dijanjikan satu kali
Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak.

PHK, menurut dia, terjadi karena dampak dari pandemi covid-19. Retail yang sepi pembeli sejak
pandemi melanda membuat pekerja kehilangan haknya.

Tak tinggal diam, ia menyebut bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada manajemen
berkali-kali guna mendiskusikan keputusan manajemen yang menurutnya melanggar hukum.

Dalam hal ini, manajemen tidak menjalankan ketentuan pasal 70 UU Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan perusahaan menyimpan dana cadangan
sebesar 20 persen dari keuntungan yang diperoleh tiap tahun buku.

Redaksi telah menghubungi Senior Manager Corporate Secretary PT Mitra Adi Perkasa Tbk Yully
Nugroho namun yang bersangkutan belum merespons.

(wel/sfr) window.

124