Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 170
"Itu baru perizinanan tingkat pusat. Belum lagi harus melewati sekian Peraturan Daerah (Perda)
turunan dari UU terkait. Misalnya untuk urus IMB diperlukan izin lokasi hingga urusan
administrasi lainnya, semuanya butuh biaya," kata Ade.
Dikatakan Ade, disahkannya UU Cipta Kerja sudah memberikan sinyal yang baik bagi harmonisasi
regulasi dan iklim usaha yang lebih kondusif. Meskipun itu masih butuh waktu menunggu aturan
turunan dari UU Cipta Kerja untuk pengimplementasiannya.
Disahkannya Omnibus Law ini juga, dikatakan Ade, menjadi penyempurna bagi upaya
pemerintah yang selama ini gencar dalam membangun infrastruktur fisik, demi pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Pembangunan infrastruktur itu perlu ditunjang oleh iklim usaha yang lebih kondusif lagi yang
berupa kebijakan (UU Cipta Kerja) yang mendorong investasi lebih besar dan mendukung UMKM
sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi," ujar Ade.Kata Ade, kebutuhan
penciptaan lapangan kerja sangat mendesak karena setiap tahunnya ada sekitar tiga juta
angkatan kerja baru di Indonesia. Kondisi banyaknya angkatan kerja ini tidak bisa teratasi jika
para pelaku usaha terhambat untuk berkembang dan investor hengkang ke Thailand atau lebih
pilih negara lain seperti beberapa tahun terakhir.
Sekarang ini, kata Ade, investor lebih melirik Indonesia dengan adanya UU Cipta Kerja. Selain
itu, karena pangsa pasar dalam negeri jumlahnya besar, GDP yang mulai naik, memiliki bahan
baku yang bisa dieksplor menjadi mata rantai supply yang lebih baik, pemerintah memberikan
porsi tax holiday untuk investasi di atas satu triliyun ke atas pada industri yang sifatnya hulu,
juga membenahi regulasi terkait pertanahan.
UU Cipta Kerja meskipun akan lebih membuat Indonesia lebih menarik bagi investor, bagi Ade,
UU Cipta Kerja tidak mengurangi hak pekerja secara fundamental.
"UU ini bobotnya berimbang bagi pekerja ataupun pelaku usaha. Bahkan di dalam Omnibus Law
ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan,"
Ade menjelaskan.
Menurutnya, yang tidak diuntungkan dari pengesahan UU Cipta Kerja ada dua pihak. "Pertama,
hilangnya PAD dari Kabupaten/Kota mungkin juga Provinsi. Kedua, adalah serikat pekerja.
Karena setiap perusahaan boleh menunjuk serikat pekerjanya sendiri-sendiri," kata Ade.
169
