Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 173

Judul               Tepis Informasi Soal Penundaan Pencairan Subsidi Gaji, Kemenaker:
                                    Sudah Cair Sebagian
                Nama Media          kompas.com

                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/11/12/135601326/tepis-
                                    informasi-soal-penundaan-pencairan-subsidi-gaji-kemenaker-sudah-cair

                Jurnalis            Ade Miranti Karunia
                Tanggal             2020-11-12 13:56:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Bukan tertunda, sebagian sudah kita cairkan pada
              batch yang pertama sudah cair jumlah nominal Rp 2,6 triliun. Hari ini pun juga kita cairkan lagi

              neutral  -  Anwar  Sanusi  (Sekjen  Kemenaker)  Batch  kedua  bantuan  subsidi  upah  yang  akan
              disalurkan sebanyak 2.713.434 penerima. Dengan dana sejumlah Rp 3.256.120.800.000


              negative - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Memang ada pemadanan data yang saat ini masih
              dilakukan di DJP

              neutral  -  Anwar  Sanusi  (Sekjen  Kemenaker)  Jadi  yang  dilihat  itu  gaji  pokok  dan  pajak
              penghasilannya (PPh)




              Ringkasan

              Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Sekjen  Kemenaker)  Anwar  Sanusi
              memastikan  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  subsidi  gaji  termin  II  sebesar  Rp  1,2  juta  tetap
              disalurkan.

              Hal ini merespon adanya cuitan dari akun Twitter resmi BPJS Ketenagakerjaan (@BPJSTKinfo)
              yang  menyatakan  adanya  penundaan  penyaluran  karena  dilakukan  evaluasi  data  dari  BPJS
              Ketenagakerjaan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.





                                                           172
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178