Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

dalam Omnibus Law ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan
ketenagakerjaan

negative - Ade Sudrajat Usman (Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar
Dagang Indonesia) Pertama, hilangnya PAD dari Kabupaten/Kota mungkin juga Provinsi. Kedua,
adalah serikat pekerja. Karena setiap perusahaan boleh menunjuk serikat pekerjanya sendiri-
sendiri

Ringkasan

Pasca-Reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang ada,
itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Akibatnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.

UU CIPTA KERJA, KADIN: TAK ADA PRESIDEN YANG BERANI HADAPI PRO-KONTRA
SEPERTI JOKOWI

Pasca-Reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang ada,
itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Akibatnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.

"Indeks kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu
bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat," ungkap Ketua
Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Ade Sudrajat
Usman, dalam seminar daring pada Rabu (11/11) kemarin.Dalam seminar daring bertajuk
Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat dalam
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh PPM LP2M UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta itu, Ade menyampaikan, bahwa hambatan-hambatan tersebut sudah
disampaikan KADIN kepada pihak Pemerintah sejak 2003.Namun menurutnya, hanya Presiden
Joko Widodo (Jokowi) lah yang memiliki keberanian menghadapi pro-kontra sekeras seperti saat
ini di masyarakat dalam merespon UU Cipta Kerja.

"Tidak ada Presiden yang berani menghadapi pro-kontra seperti yang dihadapi oleh Jokowi saat
ini. Jokowi menghadapi pro-kontra itu dan dia nothing to lose demi Indonesia yang lebih maju
lagi," puji Ade.

Ade mencontohkan bagaimana menghambatnya izin usaha di Indonesia selama ini yang
dikeluhkan pelaku usaha, sehingga penciptaan lapangan kerja melambat.

"Misalnya, saya mau investasi di Jawa Timur. Maka saya harus mengurus AMDAL di Jakarta,
yang mana prosesnya paling cepat satu tahun dan bisa dua tahun," beber Ade.

Kata Ade, dari proses perizinan yang lama seperti itu, investor telah kehilangan waktu dan uang
yang tidak sedikit hanya untuk perizinanan saja.

168