Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

POLEMIK BIAYA PENEMPATAN PMI, PEMERINTAH DIMINTA LAKUKAN NEGOSIASI
DENGAN TAIWAN

Pemerintah Indonesia diminta segera menindaklanjuti penerapan Peraturan BP2MI Nomor 9
tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait dengan keputusan Taiwan
yang tidak membolehkan adanya pembagian biaya perekrutan.

Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pun akan mempertimbangkan kemungkinan untuk
mendatangkan pekerja dari negara lain sebagai gantinya.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah, pemerintah Indonesia perlu
menindaklanjuti aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
PMI tersebut ke tahap negosiasi.

"Harus ada negosiasi. Bisa juga perwakilan Indonesia di sana melakukan pertemuan dengan
pemerintah Taiwan dan memberikan penjelasan tentang regulasi tersebut," ujar Anis kepada,
Kamis (12/11/2020).

Sebagai informasi, dalam Peraturan Nomor 9 BP2MI dijelaskan PMI dibebaskan dari biaya
penempatan yang terdiri atas 14 komponen, di antaranya tiket pesawat pulang-pergi, visa kerja,
legalisasi perjanjian kerja, penggantian paspor, pelatihan kerjam sertifikat kompetensi kerja, dan
akomodasi.

Adapun, terdapat 10 kategori pekerja yang dicakup oleh aturan tersebut antara lain pengurus
rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman,
pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan
migran.

Anis melanjutkan negosiasi perlu segera dilakukan antara pemerintah kedua negara untuk
menghindari kemungkinan kesalahpahaman akibat keterbatasan interpretasi kontekstual dengan
hanya mengirimkan surat resmi.

Di samping itu, lanjutnya, Taiwan dinilai memang merupakan negara paling rumit dan mahal
dalam urusan biaya PMI. Dengan demikian, strategi yang jitu dari pemerintah sangat diperlukan
agar aturan tersebut tidak hanya menjadi ketentuan di atas kertas.

Dengan melakukan pertemuan langsung, pemerintah kedua negara dapat membahas upaya agar
proses implementasi Peraturan BP2MI Nomor 9 tidak merugikan subjek aturan, baik itu PMI,
majikan, ataupun pemerintah Taiwan.

"Prinsipnya harus resiprositas. Harus saling menguntungkan," tegas Anis.

171