Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 164
Kendati pembahasan masih berlangsung dan belum final, namun Bibit berharap aturan turunan
terkait pengupahan dari UU Cipta Kerja ini bisa rampung sebelum akhir tahun. Tujuannya agar
bisa segera memberi kepastian hukum pada tahun depan.
Sementara kalangan pengusaha sebelumnya menyatakan sudah memberikan masukan terkait
RPP Pengupahan dan aturan turunan lain di pembahasan. Hal ini dibenarkan oleh Bibit, namun
belum final juga karena ada beberapa keinginan yang belum tercapai.
"Misalnya pengusaha menyampaikan keberatannya di RPP terkait PKWT, pengusaha inginnya
tidak ada batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, tapi pemerintah berikan waktu, jadi belum
final. Karena masih dibahas, ini belum bisa disimpulkan, nanti konklusinya di pemerintah,"
terangnya.
Di sisi lain, ia mengatakan kehadiran serikatnya dalam pembahasan RPP Pengupahan dan aturan
turunan lain sebenarnya tetap akan berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari
serikat buruh lain yang menolak ikut dalam pembahasan. Hanya saja, ia tidak bisa menjamin
bahwa hasil akhirnya akan memuaskan semua serikat buruh.
"Kami tidak bisa mengakomodir 100 persen, tapi kan yang tidak ambil bagian juga lakukan JR
(judicial review), jadi ini pararel saja, meski disayangkan jalannya beda, ada yang ikut bahas,
ada yang tidak," tuturnya.
Sementara serikat buruh lain, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengaku tak tahu
menahu seperti apa perkembangan pembahasan RPP Pengupahan dan aturan turunan lain dari
UU Cipta Kerja saat ini. Sebab, mereka menolak ikut pembahasan karena menentang
pengesahan UU Cipta Kerja.
"Organisasi kami sejak awal tidak setuju terkait UU Cipta Kerja, jadi semua aturan turunannya
pun kami tidak setuju dan menolak ikut, kami pilih jalur JR ke Mahkamah Konstitusi," kata
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat.
Selain itu, Mirah bilang Kementerian Ketenagakerjaan pun tidak berusaha merangkul serikat
buruh yang menolak ikut pembahasan demi mengakomodir masukan dari para buruh. Hanya
saja, ia mendengar pembahasan berbagai aturan turunan masih alot.
"Yang saya dengar masih alot, belum ada titik temu," imbuhnya.
Sementara Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari perwakilan serikat buruh,
Sunardi mengatakan dewan tidak ikut dalam pembahasan. Biasanya dewan hanya memberikan
masukan, namun tidak menjadi tim inti sehingga ia tidak tahu menahu mengenai perkembangan
dari pembahasan RPP Pengupahan saat ini.
"Tapi kalau tidak salah dengar, tanggal 13 November besok mau difinalkan untuk dibawa ke
Kemenko Perekonomian, mungkin nanti Kemenko lanjutkan ke presiden," tutur Sunardi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI dari unsur DPN APINDO
Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan pembahasan tingkat tripartit antara pemerintah, pengusaha,
dan buruh telah dirampungkan dan saat ini tengah menunggu keputusan pemerintah.
Pembahasan itu mencakup RPP tentang Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
163
