Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 162

Judul               Buruh soal RPP Pengupahan: Belum Final

                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112135441-92-
                                    568996/buruh-soal-rpp-pengupahan-belum-final

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-11-12 14:12:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber


              negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai) Masih
              butuh  difinalkan.  Jadi  belum  final  kemarin  tentang  pengupahan  dan  jaminan  kehilangan
              pekerjaan juga

              negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai) Ini masih
              belum ada kesesuaian pandangan dari pekerja


              neutral - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai) Jadi masih
              tunggu draf awal dari pemerintah, baru kemudian kami akan berikan pandangan dan sikap

              negative - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai) Misalnya
              pengusaha menyampaikan keberatannya di RPP terkait PKWT, pengusaha inginnya tidak ada
              batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, tapi pemerintah berikan waktu, jadi belum final.
              Karena masih dibahas, ini belum bisa disimpulkan, nanti konklusinya di pemerintah


              neutral - Bibit Gunawan (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai) Kami tidak
              bisa  mengakomodir  100  persen,  tapi  kan  yang  tidak  ambil  bagian  juga  lakukan  JR  (judicial
              review), jadi ini pararel saja, meski disayangkan jalannya beda, ada yang ikut bahas, ada yang
              tidak

              negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Organisasi kami sejak awal tidak setuju
              terkait UU Cipta Kerja, jadi semua aturan turunannya pun kami tidak setuju dan menolak ikut,
              kami pilih jalur JR ke Mahkamah Konstitusi


              negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Yang saya dengar masih alot, belum ada
              titik temu


                                                           161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167