Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

neutral - Sunardi (Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Tapi kalau tidak salah
dengar, tanggal 13 November besok mau difinalkan untuk dibawa ke Kemenko Perekonomian,
mungkin nanti Kemenko lanjutkan ke presiden

neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI) RPP
tersebut sudah dibahas di tingkat tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
Untuk hasilnya sedang diolah oleh pemerintah. Kami belum bisa memberi informasi detail

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan
SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin untuk sama-sama membahas RPP. Ada 4 RPP
yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses penyusunan RPP

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, salah satu serikat buruh
yang masuk dalam tim pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan
mengungkapkan belum ada hasil final dari pembahasan aturan turunan Omnibus Law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja itu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan sudah memulai perundingan tripartit
untuk penyusunan RPP. Targetnya, aturan turunan itu rampung dalam tiga bulan.

BURUH SOAL RPP PENGUPAHAN: BELUM FINAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, salah satu serikat buruh
yang masuk dalam tim pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan
mengungkapkan belum ada hasil final dari pembahasan aturan turunan Omnibus Law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja itu.

"Masih butuh difinalkan. Jadi belum final kemarin tentang pengupahan dan jaminan kehilangan
pekerjaan juga," ungkap Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai Bibit
Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).

Dari sisi RPP Pengupahan, Bibit mengatakan poin-poin yang belum final salah satunya terkait
penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk diterapkan di kabupaten/kota. "Ini masih belum
ada kesesuaian pandangan dari pekerja," imbuhnya.

Selain itu, ia bilang buruh juga masih mengajukan agar upah sektoral tetap diatur. Pasalnya,
fakta di lapangan saat ini berbeda, di mana masih ada sektor unggulan yang tidak sama
ketentuan upahnya dengan reguler yang mengikuti UMP.

Sementara dari sisi RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menurutnya justru belum dibahas sama
sekali. Kalangan buruh pun masih menunggu draf awal dari pemerintah selaku pengusul program
ini.

"Jadi masih tunggu draf awal dari pemerintah, baru kemudian kami akan berikan pandangan
dan sikap," jelasnya.

162