Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

SETOP PEKERJA INDONESIA, TAIWAN AKAN REKRUT PEKERJA NEGARA LAIN

Taiwan berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak boleh berbagi biaya perekrutan untuk
pekerja migran Indonesia oleh majikan, seperti yang diminta oleh Pemerintah Indonesia.
Kementerian Tenaga Kerja akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan pekerja
dari negara lain sebagai gantinya.

Kementerian menanggapi surat yang diterima pada Oktober dari kantor perwakilan Indonesia di
Taipei, yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2021, majikan Taiwan akan diharuskan
membayar 11 jenis biaya untuk pekerja Indonesia sebelum mereka berangkat ke Taiwan,
termasuk tiket pesawat. dan biaya pemprosesan paspor dan visa.

Sebelas jenis biaya yang diminta untuk ditanggung Taiwan termasuk biaya perantara tenaga
kerja di Indonesia untuk pengasuh, pekerja rumah tangga dan nelayan; dan biaya verifikasi
kontrak kerja, sertifikat catatan kriminal, premi jaminan sosial luar negeri, dan pemeriksaan
kesehatan di luar negeri, serta transportasi dan akomodasi di Indonesia sebelum keberangkatan.

Surat tersebut mengikuti keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah pada 29 Juli
yang mengizinkan dimulainya kembali perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia,
setelah terhenti 8 bulan karena pandemi Covid-19.

Ketika mengomentari masalah tersebut, Menteri Tenaga Kerja Taiwan Hsu Ming-chun kepada
wartawan Rabu (11/10/2020) seperti dikutip dari https://focustaiwan.tw/, mengatakan bahwa
kementeriannya sedang memetakan tindakan balasan, tetapi sampai negosiasi dengan Indonesia
selesai karena tidak pantas untuk membicarakannya di depan umum.

Meskipun Jakarta telah meminta majikan Taiwan membayar 11 jenis biaya yang terlibat dalam
perekrutan pekerja migran Indonesia, menurut Hsu, tidak disebutkan berapa banyak tambahan
yang harus dibayar oleh majikan di Taiwan.

Kemenaker Taiwan telah meminta informasi lebih terperinci tentang istilah yang diperkenalkan
secara sepihak oleh Jakarta dan akan membahas masalah tersebut dengan pemerintah
Indonesia. Hsu menyebutkan bahwa kantor perwakilan Taiwan di Indonesia telah diminta untuk
membantu mengatur pembicaraan bilateral.

Dia mengungkapkan bahwa pada Konferensi Ketenagakerjaan Taiwan-Indonesia ketujuh pada
2013, kedua negara bersepakat bahwa mereka harus saling memberi tahu jika mereka
memutuskan untuk mengubah kebijakan atau sistem ketenagakerjaan mereka dan harus
mencapai konsensus melalui negosiasi sebelum kebijakan atau sistem baru diberlakukan.

"Kami tidak bisa menerima ini," katanya, seraya menambahkan bahwa jika Indonesia tetap
melanjutkan perubahan sepihak pada ketentuan ketenagakerjaan, Taiwan akan mengingatkan
agar Indonesia mematuhi kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Perburuhan tersebut.

Sementara itu, Kemenaker Taiwan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perekrutan
pekerja migran dari negara lain dan akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk memberi
daftar negara-negara tersebut, berdasarkan penilaiannya terhadap keamanan dan diplomasi
nasional.

271