Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

Judul Kenaikan UMK Jogja Dinilai Rendah, Pemkot: Dewan Pengupahan Sudah
Sepakat
Nama Media harianjogja.com

Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/12/510/1055106/kenaikan-
umk-jogja-dinilai-rendah-pemkot-dewan-pengupahan-sudah-sepakat

Jurnalis Catur Dwi Janati
Tanggal 2020-11-12 08:07:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Deenta Deenta (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kota Jogja) Di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan resesi seperti sekarang, perlu ada
kenaikan upah minum yang mencapai KHL supaya bisa menaikkan daya beli dari warga
masyarakat juga

negative - Deenta Deenta (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kota Jogja) Apabila Wali Kota tetap melanggengkan rezim upah murah jelas jelas bertentangan
dengan amanat konstitusi, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan
pekerjaan yang layak

positive - Kadri Renggono (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota
Jogjakarta) Sudah bisa dihitung, rumusan itu sudah mengadepankan transparansi. Dewan
pengupahan juga sudah setuju, setelah ada pengesahan dari Wali Kota akan kami ajukan ke
Gubernur sebelum 13 November 2020

Ringkasan

Upah Minimum Kota (UMK) Jogja telah diusulkan Dewan Pengupahan Kota Jogja (DPKO) kepada
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Kenaikan yang dinilai terlampau kecil dinilai kalangan pekerja
masih jauh dari biaya Kelayakan Hidup Layak (KHL). Patokan KHL yang ditetapkan dewan
pengupahan dirasa tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Sekretaris Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogja, Deenta Julliant mengatakan jika KHL yang

272