Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 281
Bahkan di dalam Omnibus Law ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak
mematuhi aturan ketenagakerjaan
negative - Ade Sudrajat Usman (Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar
Dagang Indonesia (KADIN)) Pertama, hilangnya PAD dari Kabupaten/Kota mungkin juga
Provinsi. Kedua, adalah serikat pekerja. Karena setiap perusahaan boleh menunjuk serikat
pekerjanya sendiri-sendiri
Ringkasan
Pasca reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang ada,
itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Akibatnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.
"Indeks kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu
bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat," kata Ketua
Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Ade Sudrajat
Usman, dalam seminar daring pada Rabu (11/11/2020).
JOKOWI DINILAI BERANI SOAL PRO-KONTRA UU CIPTAKER
Pasca reformasi, Indonesia produktif membuat Undang-Undang (UU). Dari sekian UU yang ada,
itu tidak harmonis antara satu dengan lainnya sehingga cenderung menghambat investasi.
Akibatnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di mata para investor.
"Indeks kemudahan investasi Indonesia kalah dari Vietnam karena regulasi di Indonesia terlalu
bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat," kata Ketua
Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Ade Sudrajat
Usman, dalam seminar daring pada Rabu (11/11/2020).
Dalam seminar daring bertajuk Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan
Kesejahteraan Masyarakat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
diselenggarakan oleh PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Ade menyampaikan, bahwa
hambatan-hambatan tersebut sudah disampaikan KADIN kepada pihak Pemerintah sejak 2003.
Namun menurutnya, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lah yang memiliki keberanian
menghadapi pro-kontra sekeras seperti saat ini di masyarakat dalam merespon UU Cipta Kerja.
"Tidak ada Presiden yang berani menghadapi pro-kontra seperti yang dihadapi oleh Jokowi saat
ini. Jokowi menghadapi pro-kontra itu dan dia nothing to lose demi Indonesia yang lebih maju
lagi," puji Ade.
Ade mencontohkan bagaimana menghambatnya izin usaha di Indonesia selama ini yang
dikeluhkan pelaku usaha, sehingga penciptaan lapangan kerja melambat.
"Misalnya, saya mau investasi di Jawa Timur. Maka saya harus mengurus AMDAL di Jakarta,
yang mana prosesnya paling cepat satu tahun dan bisa dua tahun," beber Ade.
280
