Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 41

pandemi  sudah  selesai.  Masa  pandemi  menuntut  buruh  memenuhi  kebutuhan  protokol
              kesehatan yang tak terhitung dalam ketentuan hidup layak (KHL) secara mandiri.
              Kebutuhan tersebut, antara kain, masker, hand sanitizer, disinfektan, probiotik, vitamin, pulsa
              untuk belajar daring dan workfrom home (WFH), hingga vaksinasi bagi buruh yang ditengarai
              tidak ditanggung pemerintah.

              "Upah ini harus naik dan wajib naik. Tidak boleh tidak naik," kata Aidian. Pihaknya berharap
              pemkab membuat kebijakan yang arif. Dengan begitu, daya beli buruh tetap terlindungi. "Beliau
              (Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo) siap menaikkan upah buruh. Untuk kenaikan upah ini, beliau
              masih menunggu hasil dari dewan pengupahan dulu seperti apa," tambahnya Selain itu, mereka
              meminta pemkab dan DPRD mendorong DPR RI melakukan legislative review terhadap UU Cipta
              Kerja. Juga, membuat peraturan bupati (perbup) guna melengkapi Perda Nomor 1 Tahun 2019
              tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

              Ratusan buruh dari Federasi
              Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  (FSPMI)  dan  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia
              (KSPSI) tiba di kantor bupati pukul 12.40 setelah dari kantor disnaker di Mojosari. Mereka lantas
              menggelar  orasi  bergantian.  Tak  lama,  perwakilan  buruh  dipersilakan  masuk  dan  berdiskusi
              dengan Pjs bupati dan perwakilan DPRD di Pringgitan.
              Ardian menjelaskan ketiga tuntutan buruh di Kabupaten Mojokerto tersebut. Untuk legislative
              review, hal itu sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 1. Karena itu, pihaknya mendorong pemda
              segera bersurat kepada DPRRI untuk legislative review pada UU Cipta Kerja.

              Lebih  lanjut,  pihaknya  menyesalkan  pemkab  yang  tak  kunjung  menerbitkan  perbup  guna
              mendukung Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah
              dibuat. Pasalnya, sudah hampir dua tahun ini, perbup tersebut tak kunjung dibuat "Ada sekitar
              lima  peraturan  bupati  (perbup,  Red)  yang  diperlukan.  Karena  itu  lintas  sektor  Dan,  itu
              berhubungan dengan UMKM, BPJS Kesehatan, dinas penanaman modal, dan lain-lain. Itu perlu
              sekali  perbup  untuk  mendetailkan.  Ikpi,  sampai  hari  ini,  hampir  dua  tahun,  belum  selesai,"
              paparnya. (vad/ris/c7/cak)


              caption
              ASPIRASI:  Salah  seorang  buruh  yang  tergabung  dalam  Aliansi  Perjuangan  Buruh  Mojokerto
              mengibarkan bendera data m aksi di disnaker kemarin (12/11). Salah  satu tuntutan mereka
              adalah kenaikan UMK.

























                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46