Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

Arief menanyakan pihak kuasa hukum pemohon, Dimas, tentang surat pencabutan yang telah
disampaikan 9 November lalu.
"Dalam surat ini Saudara menyatakan prinsipal memberi kuasa untuk mencabut permohonan 95
ini, betul?" tanya hakim sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (12/11/2020).

Dimas melalui konferensi video dalam persidangan membenarkan hal tersebut. Namun ia tak
menjelaskan alasan pencabutan.

"Jadi belum sidang pendahuluan sudah dicabut ya. Secara sah baik melalui surat atau depan
sidang telah dinyatakan untuk dicabut. Kalau gitu Saudara pemohon bisa meninggalkan sidang
ini," ucap hakim.

Lalu Hakin melanjutkan persidangan pemohon gugatan UU Ciptaker lainnya yang diajukan lima
orang yakni Hakiimi Irawan, Novita Widyana, Elin Dian, Alin Septiana, dan Ali Sujito.
Dalam penjelasannya para pemohon seperti Hakiimi menjelaskan susahnya mencari pekerjaan.
Hal senada juga diutarakan oleh Novita pelajar SMK merasa dirugikan dengan Pasal 81 UU Cipta
Kerja yang mengatur terkait Perjanjian Waktu Tertentu (PKWP) atau pekerja kontrak.

"Hal ini menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan perjanjian kerja dengan
waktu tidak tertentu atau pekerja tetap," kata kuasa hukum pemohon, Firda Reza Athariq melalui
konferensi video.

Sementara itu, pemohon lainnya Elin, Alin dan Ali merupakan peserta didik. Mereka merasa
dirugikan dengan ketentuan mengenai institusi pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus dalam
Pasal 150 UU Cipta Kerja.

Pasal itu dikhawatirkan dapat mengkapitalisasi pendidikan karena dilibatkan dalam kegiatan
industri dan ekonomi. Langkah ini juga dinilai dapat mengabaikan hak pemohon yang dilindungi
Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945.

"Tiga pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang
adil untuk mengembangkan diri serta berhak mendapatkan pendidikan dari ilmu pengetahuan
dan teknologi," jelasnya.

Tim kuasa hukum juga menyinggung perubahan halaman naskah UU Cipta Kerja yang dinilai
melanggar Pasal 20 Ayat 4 dan Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut seharusnya draf hanya boleh diubah untuk perkara teknis, seperti salah
tulis atau aturan halaman, setelah disahkan di sidang paripurna.

Namun menurutnya, draf terbaru yang berjumlah lebih dari 1.000 halaman memiliki sejumlah
perubahan kata atau frasa dalam pasal atau ayat yang mengubah makna aturan tersebut.Atas
pertimbangan tersebut, pemohon meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja.

66