Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 68
Judul Kudus usulkan UMK 2021 sebesar Rp2.290.995,33
Nama Media antaranews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1836944/kudus-usulkan-umk-
2021-sebesar-rp229099533
Jurnalis Akhmad Nazaruddin
Tanggal 2020-11-13 00:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Agus Juanto (Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus) Setelah Dewan Pengupahan
Kabupaten Kudus menyepakati usulan UMK 2021 sebesar Rp2.290.995,33, lantas diserahkan
kepada Pelaksana tugas Bupati Kudus. Usulan dari dewan pengupahan tersebut juga disetujui
sehingga pada Selasa (10/11) ditandatangani dan Rabu (11/11) diusulkan ke Gubernur Jateng
Ringkasan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menyampaikan usulan besaran Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2021 sebesar Rp2.290.995,33 kepada Gubernur Jawa
Tengah (Jateng).
"Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus menyepakati usulan UMK 2021 sebesar
Rp2.290.995,33, lantas diserahkan kepada Pelaksana tugas Bupati Kudus. Usulan dari dewan
pengupahan tersebut juga disetujui sehingga pada Selasa (10/11) ditandatangani dan Rabu
(11/11) diusulkan ke Gubernur Jateng," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga
Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus
Juanto di Kudus, Kamis.
KUDUS USULKAN UMK 2021 SEBESAR RP2.290.995,33
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menyampaikan usulan besaran Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2021 sebesar Rp2.290.995,33 kepada Gubernur Jawa
Tengah (Jateng).
"Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus menyepakati usulan UMK 2021 sebesar
Rp2.290.995,33, lantas diserahkan kepada Pelaksana tugas Bupati Kudus. Usulan dari dewan
pengupahan tersebut juga disetujui sehingga pada Selasa (10/11) ditandatangani dan Rabu
(11/11) diusulkan ke Gubernur Jateng," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga
67
