Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

"Para pedagang itu yang tidak terikat waktu terhadap pekerjaan. Sehingga, saya kira bisa
dipertimbangkan untuk diimbau agar dalam masa rangkaian Lebaran, baik yang ditentukan
pemerintah maupun sebelum ditentukan pemerintah. Seyogyanya, kita tidak mudik dulu demi
keselamatan kita bersama," tutur dia.

Meski begitu, ia berharap masyarakat secara keseluruhan dapat saling mengingatkan orang-
orang di sekitarnya agar tidak mudik di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Cara
ini bisa membantu pemerintah agar pelaksanaannya lebih maksimal lagi.

Lebih lanjut Rahmad menuturkan, satu hal yang mesti diingatkan dalam sosialisasi larangan
mudik ini adalah mobilisasi berpotensi menjadi penyebaran virus corona. Sehingga, ia berharap
semua pihak bisa menahan diri, demi menekan laju penularan COVID-19.

Anggota Komisi V DPR Mulyadi meminta pemerintah kembali berkoordinasi bersama lembaga
terkait dan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi bersama terkait teknis larangan
mudik.
"Saya kira duduk bersama, tidak boleh diambil keputusan secara berpihak. Bagaimana duduk
bersama stakeholder, di daerah dilibatkan semua, gubernur, bupati ayo duduk bersama supaya
masyarakat tidak harus kucing-kucingan melepas rindu dengan sanak keluarga di kampung
halaman," kata Mulyadi.
Menurutnya, dalam forum bersama itu pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi dari
pemerintah daerah yang memahami kondisi di daerah masing-masing. Termasuk dengan
mengkaji kembali larangan mudik itu.

"Ya sudah kalau sudah duduk bersama, cari kesempatan terbaik ujungnya ini untuk kepentingan
bersama. Saya kira pemerintah harus akomodatif dan lebih peka," tuturnya.

Mulyadi menyadari larangan mudik ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun,
kebijakan itu tak harus dilakukan secara merata, karena ada beberapa daerah yang tidak lagi
masuk zona merah.

"Kalau dipukul rata gitu, kan, kasihan juga masyarakatnya yang zona hijau tapi mereka menjadi
korban," ujarnya.

Ia mengatakan, butuh formulasi yang tepat dalam merumuskan kebijakan larangan itu sehingga
sesuai dengan kondisi di lapangan. Di samping itu, ada juga peran serta semua pihak yang
terlibat di dalamnya.

Meski mudik 2021 dilarang, aturan tersebut tetap ada pengecualian. Ada orang-orang yang tetap
diizinkan mudik selama masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

"Kecuali orang dalam keadaan dinas mendesak itu pun harus ada surat dari pimpinan," kata
Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan.

Selain itu, orang dengan kondisi darurat tetap bisa melakukan perjalanan ke luar kota. Tentu
harus bisa membuktikan mereka tengah berada dalam kondisi darurat.

"Kondisi darurat, berobat misalnya, itu pun harus dibuktikan dengan surat RT/RW lurah," tambah
dia.
Rudy menuturkan, pihaknya akan mengantisipasi masyarakat yang melakukan mudik lebih awal.
Meraka akan mendirikan pos di setiap pintu masuk Kota dan Kabupaten.

11