Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

dibayar dengan cara nyicil," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar
Cahyono, saat dihubungi Selasa (6/4).

THR DIBAYAR NYICIL, BURUH ANCAM DEMO

Kalangan buruh atau pekerja menolak, jika perusahaan menyicil pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) secara nyicil. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa, bila Menaker
mengeluarkan surat edaran yang memungkinkan THR dibayar nyicil.
"KSPI menolak jika THR dibayar dengan cara nyicil," kata Ketua Departemen Komunikasi dan
Media KSPI, Kahar Cahyono, saat dihubungi Selasa (6/4).

Sebab Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan perekonomian sudah membaik.
Karenanya, semua perusahaan diminta membayar THR kepada pekerja secara utuh. Tanpa dicicil
seperti tahun lalu. Untuk itu, KSPI meminta Kemenaker tidak mengeluarkan surat edaran yang
memungkinkan THR dibayar nyicil.

"THR ini kan sudah ada aturannya, bahwa diberikan ketika menjelang Lebaran minimal satu
bulan upah bagi yang punya masa kerja di atas satu tahun. Seharusnya sudah dicadangkan
anggaran untuk THR setahun sebelumnya," katanya.

Jika Lebaran jatuh pada bulan Mei 2021, perusahaan sudah menganggarkan (cicil, red) setahun
sebelumnya. "THR tahun 2020 kemarin saja, masih banyak cicilan perusahan yang belum lunas
hingga sekarang. Kalau sekarang kebijakan kayak gitu, kita rasa tidak adil saja," ucapnya.

3 AGENDA

Untuk itu, KSPI akan menggelar aksi demo menyangkut masalah THR 2021 jika dibayar nyicil.
"Selain masalah THR nyicil, agenda aksi juga mengangkat soal UU Cipta Kerja, Masalah upah
minimum sektroal dan terakhir masalah korupsi BPJS," katanya.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said lqbal, menjelaskan demo diikuti buruh sektor industri mulai dari
logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, pariwisata,
farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, hingga pekerja
honorer.
"Ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan
Omnibus Law. Di daerah, ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor
bupati/walikota di daerahnya masing-masing," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin
(5/4).

BERBAGAI DAERAH

Aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh,
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB dan beberapa
provinsi lainnya.

"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada 12 April ini, dari sisi jumlah yang mengikuti
aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi sebaran provinsi
ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota yang meluas," katanya.

Iqbal menyatakan aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak
akan melanggar ketentuan-ketentuan Satgas Covid-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang
akan melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya.
6