Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 6
Judul THR Dibayar Nyicil, Buruh Ancam Demo
Nama Media Pos Kota
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis bu
Tanggal 2021-04-07 06:21:00
Ukuran 142x131mmk
Warna Warna
AD Value Rp 49.700.000
News Value Rp 497.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) KSPI menolak jika
THR dibayar dengan cara nyicil
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) THR ini kan
sudah ada aturannya, bahwa diberikan ketika menjelang Lebaran minimal satu bulan upah bagi
yang punya masa kerja di atas satu tahun. Seharusnya sudah dicadangkan anggaran untuk THR
setahun sebelumnya
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) THR tahun
2020 kemarin saja, masih banyak cicilan perusahan yang belum lunas hingga sekarang. Kalau
sekarang kebijakan kayak gitu, kita rasa tidak adil saja
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain
masalah THR nyicil, agenda aksi juga mengangkat soal UU Cipta Kerja, Masalah upah minimum
sektroal dan terakhir masalah korupsi BPJS
neutral - Said lqbal (Presiden KSPI) Ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah
Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Di daerah, ada perwakilan yang datang ke
kantor gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing
negative - Said lqbal (Presiden KSPI) Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada 12 April
ini, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada
seribuan, dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150
kabupaten/kota yang meluas
positive - Said lqbal (Presiden KSPI) Jumlah massa sesuai dengan yang diizinkan, misal diizinkan
100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50
Ringkasan
Kalangan buruh atau pekerja menolak, jika perusahaan menyicil pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) secara nyicil. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa, bila Menaker
mengeluarkan surat edaran yang memungkinkan THR dibayar nyicil. "KSPI menolak jika THR
5