Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Kemenhub bersama Korlantas Polri sudah menggelar rapat koordinasi membahas larangan
mudik. Nantinya Korlantas akan mendirikan 333 titik penyekatan tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.

Menindak lanjuti hasil rapat koordinasi itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan
melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya mulai 12-25 April 2021. Operasi ini bertujuan memutus
mata rantai penyebaran COVID-19.

Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
protokol kesehatan serta berlalu lintas. Sekaligus memberi pemahaman tentang larangan mudik
Lebaran tahun ini.

"Yang kita sampaikan adalah tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan disiplin masyarakat
terhadap protokol kesehatan, tertib berlalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas,"
ucap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

"Meningkatkan pemahaman masyarakat Larangan mudik 2021. 50 persen preventif, 50 persen
preventif," sambungnya.

Sambodo menyatakan, operasi ini menyasar bagi siapa saja yang tak patuh menerapkan aturan
protokol kesehatan. Nantinya, polisi juga akan membagikan pamflet kampanye kegiatan serta
masker.

"Sasarannya kepada seluruh masyarakat yang tidak patuh protokol. Kemudian kampanye
menyebarkan pamflet dan bagi-bagi masker," ujarnya.

Sementara Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol Polisi Rudy Syafirudin mengatakan,
mereka akan melakukan penyekatan agar tidak ada masyarakat mudik. Penyekatan dilakukan di
jalur arteri dan jalur tol mulai mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
"Jadi nanti modelnya kayak di Jakarta saat ada pembatasan, yang akan masuk ke Jakarta harus
izin kepada gubernur. Nanti akan kami sounding ke gubernur," ujar Rudy.

Rudy tak menjelaskan yang dimaksud harus izin gubernur itu seperti apa. Namun, dia
mengindikasikan skemanya hampir mirip seperti surat izin keluar masuk (SIKM) yang pernah
diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

Tapi Rudy mengatakan penyekatan hanya berlaku di jalur antar provinsi. Untuk itu, pihaknya
masih membolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik antar kota dan kabupaten.

"Jadi masyarakat masih bisa melakukan perjalanan antar kota, misal ke Semarang menuju Blora
masih diperbolehkan," jelas dia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, memberikan masukan kepada
pemerintah. Pemerintah harus bisa mengantisipasi pemudik yang berencana nekat tetap
melakukan perjalanan. Salah satunya dengan sosialisasi dan edukasi larangan mudik, khususnya
kepada pekerja sektor informal.

"Pemerintah pusat, pemda, saya kira sudah tepat terhadap keputusan dilarang mudik. Namun,
menjadi pertanyaan ketika saudara kita yang ada di luar kota, pulang ke kampung di luar
keputusan itu, menjadi bahan pertimbangan kita untuk diimbau disosialisasikan terutama kepada
pekerja informal," kata Rahmad.

Rahmad menjelaskan, banyak pekerja sektor informal yang bekerja tidak terikat dengan dengan
waktu. Sehingga, mereka bisa melakukan mudik kapan pun, termasuk di kurun waktu larangan
mudik yang telah ditetapkan pemerintah.

10