Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

rangkaian Lebaran, baik yang ditentukan pemerintah maupun sebelum ditentukan pemerintah.
Seyogyanya, kita tidak mudik dulu demi keselamatan kita bersama
positive - Mulyadi (Anggota Komisi V DPR) Saya kira duduk bersama, tidak boleh diambil
keputusan secara berpihak. Bagaimana duduk bersama stakeholder, di daerah dilibatkan semua,
gubernur, bupati ayo duduk bersama supaya masyarakat tidak harus kucing-kucingan melepas
rindu dengan sanak keluarga di kampung halaman

neutral - Mulyadi (Anggota Komisi V DPR) Ya sudah kalau sudah duduk bersama, cari
kesempatan terbaik ujungnya ini untuk kepentingan bersama. Saya kira pemerintah harus
akomodatif dan lebih peka

negative - Mulyadi (Anggota Komisi V DPR) Kalau dipukul rata gitu, kan, kasihan juga
masyarakatnya yang zona hijau tapi mereka menjadi korban

negative - Rudy Antariksawan (Kakor Sabhara Baharkam Polri) Kecuali orang dalam keadaan
dinas mendesak itu pun harus ada surat dari pimpinan

negative - Rudy Antariksawan (Kakor Sabhara Baharkam Polri) Kondisi darurat, berobat
misalnya, itu pun harus dibuktikan dengan surat RT/RW lurah

Ringkasan

Pemerintah resmi melarang masyarakat Lebaran 2021 agar menekan penularan. Aturan ini
berlaku mulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Hanya saja belum ada penjelasan lebih detail terkait
aturan larangan mudik tersebut. Secara garis besar, seperti yang berlaku tahun lalu, larangan
ini berlaku bagi ASN, TNI dan Polri, karyawan BUMN, swasta, hingga masyarakat. Keputusan itu
diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan Menaker Ida
Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid.

HAL YANG PERLU DIKETAHUI SOAL PELAKSANAAN LARANGAN MUDIK 2021

Pemerintah resmi melarang masyarakat Lebaran 2021 agar menekan penularan. Aturan ini
berlaku mulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Hanya saja belum ada penjelasan lebih detail terkait
aturan larangan mudik tersebut. Secara garis besar, seperti yang berlaku tahun lalu, larangan
ini berlaku bagi ASN, TNI dan Polri, karyawan BUMN, swasta, hingga masyarakat.

Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual.
Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan mudik kembali dilarang karena
pandemi COVID-19 belum mereda. Selain itu, kebijakan ini diambil demi keselamatan
masyarakat.

"Artinya Kakorlantas tadi sudah menyampaikan bahwa konsep yang dibuat untuk melakukan
penyekatan sudah di tingkat Polda dan ini secara tegas akan disampaikan dalam konferensi pers
hari Senin. Konsen kita sekarang ini, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ucap Budi
Karya.

9