Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

FAKTA SOAL DEMO BURUH 1.000 PABRIK DAN KADIN SANGGUPI BAYAR THR TAK
DICICIL
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berniat menggelar
demo atau aksi unjuk rasa. Salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam itu, soal
pembayaran agar tak dicicil seperti Lebaran tahun 2020 lalu.

Niat kalangan buruh berunjuk rasa ini langsung direspons pemerintah. Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah pun angkat bicara. Sementara sebelumnya, sudah
menyanggupi untuk membayar THR tak dicicil.

Demo buruh yang disiapkan KSPI, rencananya akan digelar pada Senin (12/4) atau sehari
sebelum masuk bulan Ramadhan. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut tidak
hanya dilakukan di Jakarta saja.

Dia mengeklaim, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar
di Indonesia. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh KSPI, tapi berbagai elemen buruh lainnya.

"Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari sisi jumlah perusahaan atau pabrik
ada 1.000-an. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi. Dari sebaran kabupaten atau kota lebih
dari 150 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Senin (5/4).

Tuntutan yang disuarakan adalah pembatalan UU Cipta Kerja, pembayaran upah sesuai standar
upah minimum sektoral, serta minta pembayaran THR tak dicicil. Mereka mempersoalkan, cicilan
THR Lebaran tahun lalu pun masih banyak yang belum dilunasi pengusaha.

"Jadi sudah dijelaskan salah satunya oleh teman-teman tekstil dan garmen, sepatu yang
bergabung di SPN (Serikat Pekerja Nasional), ada 54 perusahaan yang masih berutang THR
Lebaran tahun lalu. Belum lagi di sektor-sektor intensif yang lain," kata Said Iqbal.
Merespons niat demo itu, pemerintah pun angkat bicara. Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto menyatakan sudah menerima kesanggupan pengusaha dari perwakilan Kadin (Kamar
Dagang dan Industri) untuk membayar THR tak dicicil.

Kesanggupan Kadin itu bahkan disampaikan sebelum rencana demo buruh ini mencuat.
Airlangga dalam pertemuan dengan Kadin pada Kamis (1/4), menyampaikan agar pengusaha
tidak mencicil pembayaran THR pada Lebaran kali ini, karena Pemerintah telah menggelontorkan
berbagai stimulus dan insentif untuk membantu dunia usaha sejak awal pandemi tahun lalu.
"Permintaan Menko Airlangga itu, sudah disanggupi oleh perwakilan yang hadir dalam
pertemuan tersebut," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Alia Karenina, melalui
pernyataan tertulis yang diterima, Senin (5/4).

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta agar rencana itu
dibatalkan. Salah satu pertimbangannya karena situasi pandemi belum selesai, sehingga
kerumunan massa dalam unjuk rasa berisiko memicu penularan COVID-19.

Sedangkan terkait pembayaran THR, Ida Fauziyah menegaskan pemerintah mewajibkan
pengusaha untuk membayarnya.

"Secara umum kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerja. Itu pendapatan non-
upah saat momentum hari raya (Idul Fitri). Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Ada
sanksi administrasi," kata Ida, Senin (5/4).

121