Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

MENAKER: THR TETAP HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa skema pembayaran
tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). Namun, ia menegaskan THR
adalah hak pekerja yang tetap harus ditunaikan perusahaan.

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida seusai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4).

Menaker menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga ini
melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini memberikan
saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR," kata Menaker
Ida menjelaskan.

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi Covid-19. Namun, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha
kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai
pihak. "Tentu saja, secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," ujarnya menerangkan.

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.
"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," ujarnya menerangkan.

Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. "Semuanya sudah ditindaklanjuti," kata Menaker menegaskan.

125