Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 128
hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan PHK untuk melayangkan surat penolakan disertai
alasannya.
Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung (MA), Sugeng Santoso, mengatakan ketentuan ini
memberi kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan PHK karena sekarang pengusaha tidak
perlu melakukan perundingan dengan serikat buruh atau buruh yang bersangkutan dan
penetapan pengadilan hubungan industrial (PHI) untuk melakukan PHK.
Sebelumnya, Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jika semua
upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat buruh atau dengan buruh bila buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota serikat buruh. Jika perundingan itu tidak menghasilkan persetujuan (kesepakatan),
pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Selain itu, UU Cipta Kerja melalui PP No.35 Tahun 2021 memberikan kemudahan lainnya bagi
pengusaha dalam melakukan PHK dalam keadaan mendesak. Sugeng menyebut jika melakukan
PHK dengan alasan mendesak, pengusaha tidak perlu lagi memberikan surat pemberitahuan PHK
kepada buruh karena bisa langsung mengakhiri hubungan kerja.
"Secara singkat dapat disimpulkan negara membolehkan pengusaha melakukan PHK tanpa
pemberitahuan jika buruh diduga melakukan tindakan yang masuk kategori alasan mendesak
sebagai mana diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)," kata Sugeng dalam webinar bertema "Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk
Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja (Sesi II)", Senin
(5/4/2021).
127
