Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 127
Judul PP 35/2021 Dinilai 'Hidupkan' Lagi Alasan PHK Mendesak yang
Dibatalkan MK
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606c5887335c3/pp-35-
2021-dinilai-hidupkan-lagi-alasan-phk-yang-dibatalkan-mk
Jurnalis Ady Thea DA
Tanggal 2021-04-06 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sugeng Santoso (Staf Ahli Menko Kemaritiman dan Investasi Bidang Ekonomi Maritim)
Secara singkat dapat disimpulkan negara membolehkan pengusaha melakukan PHK tanpa
pemberitahuan jika buruh diduga melakukan tindakan yang masuk kategori alasan mendesak
sebagai mana diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
Ringkasan
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya memberi banyak
kemudahan bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnisnya. Misalnya, di bidang
ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan UU Cipta Kerja,
salah satunya PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKWT-PHK).
PP 35/2021 DINILAI 'HIDUPKAN' LAGI ALASAN PHK MENDESAK YANG
DIBATALKAN MK
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya memberi banyak
kemudahan bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnisnya. Misalnya, di bidang
ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan UU Cipta Kerja,
salah satunya PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKWT-PHK).
Beleid ini salah satunya mengatur dalam hal PHK tidak dapat dihindari, pengusaha wajib
memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada buruh dan/atau serikat buruh apabila yang
bersangkutan anggota serikat buruh. Surat pemberitahuan PHK itu dibuat dalam bentuk surat
pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada buruh dan atau
serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Jika menolak PHK, buruh diberi waktu 7
126
