Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

MENAKER : SKEMA PEMBAYARAN THR 2021 MASIH DIBAHAS DEKENAS DAN
TRIPNAS
Skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan
melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). Keputusan
akan akan disampaikan melalui rapat pleno Tripnas.

"Sekarang sedang dibahas di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah
disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan
melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker, Ida Fauziyah, usai menghadiri Musyawarah
Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa
Tengah, Senin (5/4/2021).

Ia menambahkan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripas, yang melibatkan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Depenas, sehingga
diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR. Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan
Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran
THR," kata Ida.

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi
Covid-19. Namun begitu, THR tetap merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh
yang harus ditunaikan.

Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak.
"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya.

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida menjelaskan,
pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh
Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.
Semuanya sudah ditindak lanjuti," katanya.

123