Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

SEKJEN KEMNAKER: PEJABAT FUNGSIONAL HARUS MEMILIKI KOMPETENSI
KOLABORATIF
BOGOR - Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus bisa
menyesuaikan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan lincah.

Terlebih, pola kerja jabatan fungsional terkait erat dengan era digitalisasi melalui sistem flexible
working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

"Meskipun bersifat mandiri, pejabat fungsional juga dituntut bisa memiliki kompetensi kolaboratif
dengan jabatan lain sehingga semua bisa bersinergi, bekerja sama, dalam sebuah orkestra
ketenagakerjaan yang dinamis, produktif, dan melayani," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
saat memberikan sambutan pada Rakor Unit Pembina Jabatan Fungsional bertema "Proyeksi
Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca-Penyetaraan dan Inpassing Nasional" di Kota Bogor, Jawa
Barat, Senin (5/4) malam.

Anwar menyatakan dengan kekuatan berjumlah 1904 orang pejabat fungsional
pascapenyetaraan dari total 3669 pegawai Kemnaker, memberikan angin segar upaya
percepatan kinerja secara teknis dalam pelaksanaan program kegiatan. Hal ini mengingat setiap
fungsional memiliki target kinerja yang lebih terukur.

"Harus disadari bersama bahwa SDM jabatan fungsional yang berkualitas tidak akan bisa
bertahan apabila dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara baik," kata Anwar.

Dia menilai untuk menduduki jabatan fungsional itu dibutuhkan persyaratan keahlian atau
kompetensi yang dipersyaratkan. Program pengembangan jabatan fungsional telah terencana
dan jelas sehingga memudahkan karier pegawai.

"Begitu juga dengan penilaian kinerja yang rasional melalui tolok ukur yang jelas, hasilnya
objektif dan terukur," ujarnya.

Pihaknya telah mengeluarkan SK Sekjen No:1/ 0235/KP 0804/3/2021 tentang Unit Pembina
Jabatan Fungsional yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi yang
rekomendasinya akan didasarkan melalui human capital development plan yang sedang disusun,
penilaian angka kredit dan pembentukan tim penilai instansi angka kredit.

Menurut dia, tentu ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama Sekretariat Jenderal (Setjen)
melalui Biro Organisasi dan SDM Aparatur.
"Meskipun hanya sebagai pengguna, kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan oleh instansi
pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh instansi
pembina," kata dia.

Anwar tak mengelak bahwa tanggung jawab ini juga makin besar kepada Unit Teknis Pembina
Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengantar Kerja. Ini mengingat tuntutan pejabat
fungsional ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih kompleks.

Anwar menyambut baik pembentukan jabatan fungsional baru Analis Ketenagakerjaan. Dia
berharap fungsional ini bisa menyajikan data sekaligus rekomendasi kebijakan di bidang
ketenagakerjaan.

Kepala Biro SDM Kemnaker Helmiaty Basri mengatakan tujuan rakor ini adalah memberikan
guidence atau pedoman kepada para unit pembina teknis 32 jabatan fungsional di Kemnaker
tentang bagaimana manajemen karier, penilaian angka kredit serta pembentukan tim penilai
instansi sebagaimana tercantum dalam buku pedoman yang telah disusun Biro SDM.

47