Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 70
Judul Skema Pembayaran THR Belum Ditentukan, Ini Pertimbangan Menaker
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/259840-
skema-pembayaran-thr-belum-ditentukan-ini-pertimbangan-menaker
Jurnalis Puthut Ami Luhur
Tanggal 2021-04-06 16:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR adalah pendapatan nonupah yang
biasanya diberikan pada hari raya keagamaan, terutama pada saat menjelang Lebaran
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan
melalui Surat Edaran
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum menentukan skema pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR). Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hal itu belum
diputuskan. Ida menyadari, kondisi ekonomi saat ini belum pulih sejak terjadinya pandemi Covid-
19. Tetapi menurutnya, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja.
SKEMA PEMBAYARAN THR BELUM DITENTUKAN, INI PERTIMBANGAN MENAKER
SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum menentukan skema pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hal
itu belum diputuskan.
Ida menyadari, kondisi ekonomi saat ini belum pulih sejak terjadinya pandemi Covid-19. Tetapi
menurutnya, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja.
"THR adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada hari raya keagamaan, terutama
pada saat menjelang Lebaran," kata Ida di Semarang, Senin (5/4/2021) kemarin melansir dari
katadata.
Pembayaran THR 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Tripartit Nasional. Dalam lembaga tersebut melibatkan unsur pengusaha,
pemerintah dan pekerja/buruh.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran," tutur Ida.
69
