Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 66
Judul Ada Uang Tunai Enam Bulan Untuk Buruh yang Di-PHK
Nama Media gatra.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/508413/ekonomi/ada-uang-tunai-
enam-bulan-untuk-buruh-yang-di-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-06 16:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Romie Erfianto (Deputi Direktur Bidang Project Management Office) Jaminan
Kehilangan Pekerjaan ini diselenggarakan secara nasional menggunakan prinsip asuransi sosial.
Jadi ini filosofinya bagaimana seluruh peserta yang didaftarkan ini untuk menjaga kehidupan
yang layak bagi seluruh pekerja jika nanti mengalami risiko kehilangan pekerjaan
negative - Romie Erfianto (Deputi Direktur Bidang Project Management Office) Di situasi ini
(pandemi) risiko kehilangan pekerjaan bisa saja terjadi
Ringkasan
Pekerja atau buruh yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bisa mendapatkan
sejumlah uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan apabila mengikuti program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dicanangkan akan mulai berjalan pada bulan
Maret 2022 mendatang. Program ini adalah imbas dari lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, terutama Pasal 82. Dengan adanya aturan ini, BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan
oleh pemerintah untuk menambah satu program jaminan sosial yang dinamakan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan atau JKP.
ADA UANG TUNAI ENAM BULAN UNTUK BURUH YANG DI-PHK
Jakarta, - Pekerja atau buruh yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bisa
mendapatkan sejumlah uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan apabila
mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dicanangkan akan mulai
berjalan pada bulan Maret 2022 mendatang.
Program ini adalah imbas dari lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama
Pasal 82. Dengan adanya aturan ini, BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan oleh pemerintah untuk
menambah satu program jaminan sosial yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau
JKP.
65
