Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

PENGUSAHA NYATAKAN SANGGUP BAYAR THR SECARA PENUH TAHUN INI

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin )
menyatakan siap dan sanggup memenuhi permintaan untuk membayar THR buruh secara penuh
pada Lebaran 2021 ini.

Agar itu bisa terwujud, Ketua Kadin Rosan P. Roeslani menyatakan pihaknya telah
menyampaikan pesan kepada seluruh asosiasi dan anggota Kadin untuk membayar THR secara
penuh.

"Kami mendukung permintaan pemerintah dan kami di Kadin sudah menyampaikan ke seluruh
asosiasi dan anggota Kadin untuk bisa membayar penuh THR," jelasnya kepada
CNNIndonesia.com, Selasa (6/4).

Sementara, untuk perusahaan yang tidak mampu, ia berharap dapat dibicarakan dengan baik
dan terbuka terhadap para pekerja agar dapat tercapai solusi yang terbaik.

Sepaham, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno
menyampaikan sudah seharusnya pengusaha membayarkan penuh THR pada tahun ini secara
penuh, terutama untuk pengusaha yang mampu.

Bila pun ada yang belum mampu membayarkan secara penuh, ia menyebut kesepakatan dapat
dicapai lewat perundingan dengan pekerja.

"Ada yang sudah mampu membayar penuh sebaiknya dilakukan (bayar), kalau belum mampu
agar dirunding dan kesepakatan dengan pekerjanya," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan seluruh pengusaha
membayarkan tunjangan THR kepada karyawannya pada tahun ini.

"THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan
non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum hari raya," ungkap Ida kepada
media, Senin (5/4).

Sejauh ini, Ida belum bisa menyampaikan mengenai skema pembayaran THR pada 2021.
Menurutnya, hal itu masih dibahas di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan
Badan Pekerja Tripartit Nasional.
"Masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Badan Pekerja
Tripartit Nasional. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Badan Pekerja Tripartit Nasional,"
tutur Ida.

Politikus PKB itu menyatakan Badan Pekerja Tripartit Nasional akan memberikan saran
kepadanya terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pembayaran THR. Ia juga akan
mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dalam mengambil keputusan pembayaran THR.

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional,
setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha," jelas Ida.

(wel/agt).

61