Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Semarang tersebut dihadiri Kadisnaker Kota
Semarang Sutrisno dan sekitar 50 pengurus unit kerja serikat pekerja dan serikat buruh di Kota
Semarang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi momentum yang tepat bagi kami untuk terus mengingatkan kepada para pekerja bahwa
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat penting bagi mereka dan juga keluarganya,
salah satunya memberikan rasa nyaman jika terjadi risiko yang tidak diinginkan," kata Kepala
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda Teguh Wiyono.

Tidak hanya menyampaikan 4 program yang ada yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP), lanjut Teguh, dalam
kesemaptan tersebut tim BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda juga mendengarkan dan
memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi peserta.

Teguh menjelaskan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) harus diimplementasikan. Seluruh pekerja baik yang penerima upah maupun
bukan penerima upah termasuk pekerja migran Indonesia serta pegawai pemerintah
nonaparatur sipil negara dan penyelengara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK.

Keharusan menjadi peserta BPJAMSOSTEK tersebut semakin dipertegas dengan telah
disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres 2/2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan yakni, 19 Menteri, Jaksa
Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98
wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah nonaparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

59