Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

dinamis, produktif dan melayani," kata Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Selasa
(6/4/2021).

JADI PEJABAT FUNGSIONAL KEMNAKER, INI SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

Jakarta - Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pejabat fungsional Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman karena sifatnya
yang mandiri dan lincah. Apalagi pola kerja jabatan fungsional terkait erat dengan digitalisasi
melalui sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

"Meskipun bersifat mandiri, pejabat fungsional juga dituntut untuk bisa memiliki kompetensi
kolaboratif dengan jabatan lain sehingga semua bisa bersinergi, bekerja sama dalam sebuah
orkestra ketenagakerjaan yang dinamis, produktif dan melayani," kata Anwar Sanusi dalam
keterangan tertulis, Selasa (6/4/2021).

Hal ini disampaikan Anwar saat memberikan sambutan Rakor Unit Pembina Jabatan Fungsional
bertema 'Proyeksi Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca Penyetaraan dan Inpassing Nasional'
di kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/4) malam kemarin.

Anwar menyatakan dengan kekuatan berjumlah 1.904 orang pejabat fungsional
pascapenyetaraan dari total 3.669 pegawai Kemnaker, memberikan angin segar upaya
percepatan kinerja secara teknis dalam pelaksanaan program kegiatan, mengingat setiap
fungsional memiliki target kinerja yang lebih terukur.

"Harus kita sadari bersama, bahwa SDM Jabatan Fungsional yang berkualitas tidak akan bisa
bertahan jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara baik," ujar Anwar.

Anwar menilai untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan keahlian atau
kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Program pengembangan jabatan
fungsional telah terencana dan jelas sehingga memudahkan pengembangan karier pegawai.

"Begitu juga dengan penilaian kinerja yang rasional melalui tolok ukur yang jelas, hasilnya
objektif dan terukur," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya telah mengeluarkan SK Sekjen No:1/ 0235/KP 0804/3/2021 tentang
Unit Pembina Jabatan Fungsional yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan
kompetensi yang rekomendasinya akan didasarkan melalui Human Capital Development Plan
yang sedang disusun, Penilaian Angka Kredit dan pembentukan Tim Penilai Instansi Angka
Kredit.

"Tentunya ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama Sekjen melalui Biro Organisasi dan SDM
Aparatur. Karena meskipun kita hanya sebagai pengguna, namun kewajiban tersebut tetap harus
dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah
diatur oleh Instansi Pembina," imbuh Anwar.

Ia juga tak mengelak tanggung jawab itu juga semakin besar kepada Unit Teknis Pembina
Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengantar Kerja mengingat tuntutan pejabat fungsional
Ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih komplek.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyambut baik pembentukan jabatan fungsional baru
Analis Ketenagakerjaan, dan berharap fungsional ini bisa menyajikan data sekaligus rekomendasi
kebijakan di bidang Ketenagakerjaan.

54