Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 10
Judul Fakta-fakta 100 Perusahaan Lebih Belum Lunasi THR 2020
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5559609/fakta-fakta-
100-perusahaan-lebih-belum-lunasi-thr-2020
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2021-05-06 07:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Ternyata masih ada 100-an
perusahaan di tahun 2020 yang masih belum melunasi secara penuh, bahkan mungkin belum
membayar apapun kepada buruh
positive - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Satu adalah yang carry over, yang
lanjutan 2020, jangan dilihat angkanya segitu saja, itu sesuatu yang signifikan dari sisi hak
normatif buruh sesuatu yang penting untuk kita pantau dan awasi
negative - Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker
dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan) Di tahun yang lalu atau 2020 masih menyisakan berbagai
permasalahan yang belum selesai THR-nya, tadi disampaikan sekitar 100-an ya memang seperti
itu
neutral - Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker
dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan) Nanti penyelesaiannya juga akan kita lihat dari sisi
regulasinya seperti apa. Kalau ada permasalahan yang belum selesai, kita upayakan terus untuk
bisa diselesaikan oleh perusahaan termasuk koordinasi dengan teman-teman di daerah
negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Isi SE membuat multitafsir di
lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling
lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok. Tetapi juga SE ini
memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu.
Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua, bagaimana
mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi
neutral - Ahmad Sobirin (Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman) Ini akan
berdampak kepada pengabaian atau keengganan menjalankan kewajiban oleh perusahaan atau
unit kerja. Dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam menerima THR
tersebut
negative - Ahmad Sobirin (Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman) Kami melihat
kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti melakukan pengabaian kewajibannya, lalu
9
