Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 15

Judul               Ombudsman Sebut SE Menaker Soal THR Multitafsir
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/ombudsman-sebut-se-menaker-soal-
                                    thr-multitafsir
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-06 06:52:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ombudsman  Republik  Indonesia  menyambut  baik  adanya  surat  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Namun, Ombudsman menilai surat edaran ini bermasalah
              karena multitafsir. Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, SE ini di satu sisi
              bisa  dipandang  sebagai  sebuah  ketegasan  bahwa  perusahaan  wajib  membayar  THR  paling
              lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.



              OMBUDSMAN SEBUT SE MENAKER SOAL THR MULTITAFSIR

              Ombudsman  Republik  Indonesia  menyambut  baik  adanya  surat  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Namun, Ombudsman menilai surat edaran ini bermasalah
              karena multitafsir.

              Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, SE ini di satu sisi bisa dipandang
              sebagai  sebuah  ketegasan  bahwa  perusahaan  wajib  membayar  THR  paling  lambat  7  hari
              sebelum Hari Raya Idul Fitri.

              "Tetapi  SE  ini  juga  mengatur,  memberikan,  semacam  keringanan  kepada  perusahaan-
              perusahaan yang tidak mampu," kata Robert dalam konferensi pers, Rabu (5/5).

              Menurutnya, terdapat dua pilihan atas keringanan ini, yakni tenggat waktu pembayaran THR
              dilakukan pada H-1, dan pengusaha yang tidak mampu membayar.

              Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi dari SE pembayaran THR tersebut. Pertama, perusahaan
              akan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar THR paling lambat H-7. Kedua, terdapat
              kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari H-7 hingga H-1, serta Ketiga, perusahaan
              yang bahkan setelah lebaran belum tentu bisa membayar THR,

              "Yang ketiga ini penting untuk mendapatkan pengawasan dan pencermatan," tambahnya.



                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20